Bentuk dan Kedaulatan

Bentuk negara seperti yang dikemukakan oleh Leon Duguit dan Jellinek dilihat dari penentuan kepala negara dan pengambilan keputusan yanh dilakukan di dalam negara tersebut maka ada 2 bentuk negara, yaitu:
1. Republik
Apabila mekanisme penentuan kepala negaranya dilakukan melalui pemilihan (langsung atau melalui majelis) dengan periodesasi masa jabatan yang telah ditentukan. Sedangkan pengambilan keputusan di dalam negara dilakukan dalam sebuah forum majelis yang mencerminkan representasi rakyat.
2. Monarkhi
Apabila penentuan kepala negara dilakukan berdasarkan prinsip pewarisan turun-temurun, dan pengambilan keputusannya tidak dilakukan dalam suatu forum majelis yang merepresentasikan kepentingan rakyat. (B, Restu:2003)

Indonesia adalah negara yang berbentuk republik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik 
Secara yuridis formal, bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat sebagai berikut.
1. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat.
2. Pancasila sila keempat, berarti adanya pengakuan bangsa Indonesia bahwa asas kerakyatan atau kedaulatan rakyat merupakan asas dalam bernegara.
3. Pasal 1 ayat 2 menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD."
Indonesia juga menganut kedaulatan lain, sebagai berikut:
1. Kedaulatan Tuhan
Hal ini tercermin dalam pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga.
2. Kedaulatan Negara
Tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat.
3. Kedaulatan Hukum
 Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia ialah negara hukum."
Berdasarkan nilai - nilai luhur budaya bangsa dan sikap kepribadian bangsa (Pancasila). Kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang tidak mengesampingkan kelompok minoritas, memperhatikan semua golongan, menghargai berbagai perbedaan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa (Bhineka Tunggal Ika).
eara yuridis .or&al, bah'a Indonesia &enganut kedaulatan rakyat sebagai berikut"a"Pe&bukaan UUD 1945 Alinea kee&!at" ali&at ini seara tegas &enyatakan bah'anegara Indonesia &enganut !rinsi! kedaulatan rakyat" b"Panasila sila kee&!at, berarti adanya !engakuan bangsa Indonesia bah'a asaskerakyatan atau kedaulatan rakyat &eru!akan asas dala& bernegara""Pasal 1 Ayat () UUD 1945 &enyatakan “edaulatan berada di tangan rakyat dandilaksanakan &enurut Undang0Undang dasar Indonesia %uga &enganut kedaulatan lain sebagai berikut"a"edaulatan +uhan7al ini terer&in dala& !e&bukaan UUD 1945 Alinea ketiga" b"edaulatan Negara+erer&in dala& !e&bukaan UUD 1945 Alinea kee&!at""edaulatan 7uku&+ertuang dala& !asal 1 Ayat (8) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalahnegara huku&#"*erdasarkan nilai0nilai luhur budaya bangsa dan sika! ke!ribadian bangsa (Panasila)"edaulatan rakyat &eru!akan !rinsi! kedaulatan rakyat yang tidak /engesa&!ingkankelo&!ok &inoritas, &e&!erhatikan se&ua golongan &enghargai berbagai !erbedaan dengan&enguta&akan !ersatuan dan kesatuan bangsa (*hineka +unggal Ika)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Konseptual dan Asosiatif

 Bahasa merupakan media komunikasi yang paling efektif yang dipergunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan individu lainnya. Bahasa yang digunakan dalam berinteraksi pada keseharian kita sangat bervariasi bentuknya, baik dilihat dari fungsi maupun bentuknya. Tataran penggunaan bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat dalam berinteraksi tentunya tidak lepas dari penggunaan kata atau kalimat yang bermuara pada makna, yang merupakan ruang lingkup dari semantik. Semantik merupakan salah satu bidang linguistik yang mempelajari tentang makna. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang artinya tanda atau lambang (sign). “Semantik” pertama kali digunakan oleh seorang filolog Perancis bernama Michel Breal pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang art...
Baca selengkapnya

Hiponimi dan Hipernimi

Suherlan, Odien (2004:272) Hiponimi adalah hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki (pengaturan secara berurutan unsur-unsur bahasa mulai dari yang terkecil “terendah” sampai yang terbesar “tertinggi”). Menurut Edi Subroto (1995: 25), hiponimi menunjukkan relasi antara kata yang bersifat atas – bawah atau relasi antara penggolongan dengan anggota-anggota yang menjadi golongannya atau bawahannya. Hubungan kehiponiman tidak berlaku timbal balik atau hanya satu arah. Hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hipernim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya. Umumnya kata-kata hipernim adalah suatu kategori dan hiponim merupakan anggota dari kata hipernim. Contoh dalam bahasa Indonesia : Hipernim = Ikan Hiponim  = Lele, hiu, paus. Hipernim = Bunga Hiponim  = Melati, mawar, tulip. Hipernim = Sepatu Hiponim  = High Heels, wedges, sneakers. Contoh dalam bahasa Mandarin : Hipernim = 数字shùzì Hiponim = 一 yī , 三 èr, 六...
Baca selengkapnya

Advokasi dan Negosiasi

Apa itu Advokasi? Menurut KBBI berarti pembelaan/penggagas/pengacara. Advokasi diperlukan karena adanya ketidakadilan, ada orang yang  unable  dalam memperjuangkan haknya,  abuse of power . Apa saja yang diperjuangkan dalam advokasi? ·        HAM ·        Pengakuan hak ·        Keadilan Dan Advokasi yang baik itu seharusnya...... ·        berorientasi pada kepentingan publik ·        tidak "blaming the victim" ·        advokasi resolusi atau edukasi ·        tidak menjadi monopoli kaum elit tapi juga organisasi masyarakat di level akar rumput  ·        sebagai sarana untuk memerjuangkan perubahan kebijakan dan keadilan sosial Jenis Advokasi : 1.    Advokasi Intigasi : pendampingan, pembelaan, pr...
Baca selengkapnya